MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Jelang akhir tahun 2021, beberapa catatan penting terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjadi perhatian DPRD Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menilai, seluruh kinerja OPD di lingkup Pemprov Kaltim kurang menggembirakan. Lantaran banyaknya program-program yang tidak selesai tepat waktu. Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemprov Kaltim melalukan evaluasi total.
“Yang menjadi catatan akhir tahun ini, banyak program terlambat lelang. Kemarin banyak program yang akhirnya sampai sekarang tidak selesai, karena akhirnya terlambat. Hampir rata-rata daya serapnya kurang menggembirakan. Jadi program sesuai visi misi Gubernur ini disarankan untuk melakukan evaluasi total, supaya ke depan lebih baik lagi kinerjanya,” ujarnya, Rabu kemarin.
Dirinya mencontohkan, beberapa proyek pembangunan gedung perkantoran dan rumah sakit milik Pemprov Kaltim molor waktu penyelesaian. Bahkan kata dia, ada pembangunan yang harusnya rampung 100 persen di akhir tahun, justru progres pengerjaan masih 61 persen. Dia mengingatkan kepada pemerintah, agar persoalan tersebut tidak terulang di tahun 2022.
“Ada proyek-proyek yang masih 60 persen, ada yang 70 persen, seperti RS Korpri itu baru 61 persen, lalu proyek Inspektorat baru 70 persen. Artinya kita minta supaya dilakukan evaluasi, dimana persoalan ini jangan berulang. Karena artinya ada problem, dimana kalau lelang terlambat itu artinya ada perubahan sistem. Kemudian perlu waktu memperbaiki dan itu sudah harus tamat, jangan lagi begitu di tahun 2022,” ujarnya.
Masih kata dia, DPRD sebagai pihak Legislatif memiliki tugas untuk menilai kinerja pemerintah. Sehingga, atas kinerja yang dinilai masih belum menggembirakan tersebut, DPRD Kaltim akan mendorong Pemprov Kaltim untuk membuat konsep yang jelas atas seluruh rencana pembangunan.
“Kalau kami di DPR, ada namanya menilai kinerja pemerintah, Gubernur. Itu akan dibentuk Pansus, ada LKPJ tapi kita minta di akhir tahun ini supaya memberikan konsep yang jelas dalam hal evaluasi. Intinya jangan berulang, kalau problemnya itu, masa tidak bisa belajar dari pengalaman,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir menyebut serapan anggaran di OPD di lingkup Pemprov Kaltim rata-rata baru mencapai 80 persen. Sementara untuk penyertaan modal pada BPD Kaltim, yang awalnya diajukan sekitar Rp 250 miliar, namun yang disepakati hanya Rp 236 miliar.
“Ada yang rendah (serapan anggaran di OPD di lingkup Pemprov Kaltim, red), tapi rata-rata sudah 80 persen. Di sana tidak ada anggaran yang besar. Kalau BPD, penyertaan modal tidak sebesar seperti sebelumnya. Untuk 2022, penyertaan modal yang disepakati Rp 236 miliar, disahkan di 2021 kemarin dan mulai jalan di murni 2022,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maysaroh juga memberikan catatannya pada Pemprov Kaltim. Dirinya menyoroti tentang kejelasan pembangunan gedung sekolah SMKN 7 Balikpapan.
“Sekolah SMK 7 itu lama sekali, sampai sekarang nasibnya masih menunggu. Padahal jumlah lulusan SMP dibanding daya tampung, tidak berimbang, sangat jomplang dibanding saat 2 atau 3 tahun sebelumnya. Itu salah satu yang menjadi prioritas, karena pendidikan itu adalah kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
“Artinya, perpindahan kewenangan memang Kaltim mendapat banyak pekerjaan rumah, karena sekolah SMA SMK pindah, otomatis ada perubahan kewenangan. Dengan kondisi ini masih banyak yang belum sesuai dengan harapan, karena banyak sekolah yang rusak, bahkan banyak yang tidak jelas sertifikatnya dan masih menumpang di sekolah lain,” tutupnya.
Penulis : Koko
Editor : M Jay
