MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Eksekutif dan Legislatif acap kali menjadi sumber berita menarik bagi awak media, dengan penggalian informasi dan isu-isu untuk diolah dengan narasi berita menarik disajikan kepada publik.

Namun tak jarang, isu yang disajikan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan melanggar kode etik jurnalistik.

Untuk itu, sekumpulan jurnalis yang aktif mengolah berita terkait aktivitas atau kegiatan kedewanan di DPRD Kaltim berinisiatif membentuk Koalisi Jurnalis Parlemen (KJP). Nantinya, KJP ini dapat menjadi wadah guna peningkatan diri jurnalis ketika melakukan diskusi dan bertukar pemikiran bersama anggota DPRD Kaltim. Selain itu, diharapkan akan menguatkan fungsi kemitraan antara DPRD Kaltim dengan media.

Senin siang (31/1/2022), KJP melakukan silaturahmi kepada Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan, di ruang kerja Ketua DPRD Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK sendiri mengapresiasi terbentuknya KJK tersebut. Menurut dia, peran media sangat penting dalam memberitakan kegiatan anggota DPRD Kaltim.

“Melalui media, masyarakat bisa mengetahui kegiatan DPRD Kaltim. Kalau tidak ada media, masyarakat tidak tahu apapun apa yang dikerjakan anggota dewan. Bahkan, masyarakat juga tahu bahwa suara mereka diakomodir oleh anggota dewan melalui media. Bagus, KJP dibentuk supaya lebih banyak kegiatan DPRD Kaltim yang diberitakan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekwan Muhammad Ramadhan menyebut, seorang jurnalis perlu mengetahui teori dan payung hukum yang menjadi dasar kebijakan dan tugas dari DPRD Kaltim serta pemerintah. Sehingga, dirinya berharap, KJP akan mempererat hubungan antara eksekutif, legislatif dan jurnalis itu sendiri.

“Wartawan harus menulis berita yang profesional, berkualitas dan mengerti dampak dari berita yang mereka buat. Apabila hanya menulis saja tanpa tahu dasar, malah menjadi masalah,” pesannya.

Juru Bicara KJP Faishal Alwan Yasin menyambut baik saran dan masukkan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kaltim dan Sekwan DPRD Kaltim. Dikatakannya, KJP tidak hanya dibuat untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan keinginan para jurnalis yang aktif melakukan peliputan di DPRD Kaltim. Tujuannya adalah agar satu suara dan mampu mengeluarkan produk jurnalis yang berkualitas.

“Banyak sekali wartawan muda yang belum mengerti tentang dasar dari tupoksi maupun fungsi DPRD Kaltim. Contoh tentang APBD, masih banyak yang belum memahami secara penuh, dasar APBD dibuat dan disahkan ataupun ditiadakan. Maka, jika KJP ini sudah menjalani program kerjanya, jurnalis yang tergabung di dalamnya bisa melakukan diskusi secara berkelanjutan dengan anggota DPRD Kaltim,” katanya.

Dalam waktu dekat, direncanakan KJP juga akan melakukan silaturahmi kepada seluruh anggota DPRD Kaltim, guna semakin memperkenalkan keberadaannya.

Penulis : Koko
Editor : M Jay

Don`t copy text!