MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri puji Astuti menyoroti kondisi pemakaman umum di Kota Samarinda yang dinilainya tak teratur dan kurang tertata.
Untuk itu, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus bertanggungjawab untuk melakukan penataan dengan lebih baik lagi.
Dikatakan Puji, pengaturan lahan pemakaman umum haruslah mengacu dari adanya peraturan pemerintah yang dibuat. Yang mana, sebelumnya DPRD Kota Samarinda, terang Puji, juga telah menyusun draf Rancangan Peraturan Daerah terkait pemakaman umum tersebut. Namun, pada pelaksanaannya terkendala dengan aset lahan yang dimiliki Pemkot Samarinda.
“Itu wilayah pemerintah kota, tapi kita sebenarnya sudah ada waktu itu ingin membuat Raperdanya, tetapi terkendala dengan aset,” katanya belum lama ini.
Menurut Puji, banyak aset yang dimiliki Pemkot Samarinda yang tersebar di beberapa wilayah. Baik yang berada di luar kota atau pinggir kota. Sementara, kebutuhan pemakaman umum juga ada di tengah kota.
“Karena kalau masyarakat kita siapkan tempat pemakaman umum yang jauh, mereka juga keberatan,” ujarnya.
Sri puji mengakui, regulasi terkait pemakaman umum juga menjadi kendala. Pasalnya, masyarakat ingin mendekatkan diri terhadap semua layanan, termasuk layanan pemakaman.
“Masalahnya apakah mereka mau datang jauh-jauh untuk memakamkan keluarganya yg telah meninggal,” katanya.
Puji menyebutkan beberapa pemakaman kuburan muslimin kota, pemakaman kuburan muslimin kampung Jawa, anggur di Damanhuri yang sudah krodit.
“Kita tahu bahwa pemakaman kita semua sudah krodit,” sebutnya.
Sri puji berharap, Pemkot Samarinda dapat segera mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Ia menyarankan agar Pemkot dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola pemakaman umum.
“Mungkin bisa kerja sama dengan swasta atau masyarakat yang memiliki lahan yg bisa di tukar gulingkan untuk menjadi pemakaman umum,” tandasnya.(Koko/Jay/Adv).
