MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati mengatakan penerimaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengalami surplus hingga Rp 1,4 triliun pada tahun anggaran murni 2023.

“Kita sudah di APBD perubahan, kita sudah alokasikan. Tapi karena harga minyak tinggi, kemudian secara kuantiti dan kualitas memang penggunaan bahan bakar banyak terjadi surplus pendapatan. Termasuk relaksasi pajak kendaraan bermotor, yang kita tidak mengira itu akan surplus,” ujarnya saat ditemui usai mengikuti rapat internal Banggar DPRD Kaltim dengan TAPD Kaltim di Gedung E DPRD Kaltim.

Pada penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, terang Ismiati, pada semester pertama pendapatan dari sektor ini belum mencapai target, sehingga Bapenda Kaltim harus mengambil sikap hati-hati pada pelaksanaan APBD perubahan 2023 .

“Target kita 50 persen, tapi pencapaian kita baru 4,3 persen di semester pertama. Karena realisasi tahun lalu surplus Rp 126 miliar untuk pajak kendaraan bermotor. Sedang balik nama mencapai Rp 190 miliar. Padahal ini sudah kita naikkan di APBD perubahan, tapi masih surplus, ” katanya.

Diakuinya, surplus pendapatan terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Yang mana, hal itu dinilai baik bagi satu daerah.

“Bagus untuk Kaltim, sehingga mendorong penerimaan kita. Daya beli masyarakat dari kendaraan contohnya, otomatis dengan penambahan kendaraan, juga berpengaruh pada penambahan bahan bakar, ” terangnya.

Dikatakan Ismiati, pengaruh penetapan IKN di Kaltim juga membawa dampak pada pertumbuhan kendaraan di Kaltim. Dimana setiap bulannya bisa mencapai 22 ribu unit kendaraan, dibanding sebelumnya yang hanya 12 hingga 16 ribu unit kendaraan.

Disinggung besarnya silpa Kaltim tahun 2022 yang mencapai Rp 6,6 triliun, menurut Ismiati, hal itu terjadi karena adanya efisiensi belanja yang mencapai sekitar Rp 2 triliun. Selain itu, adanya pendapatan transfer dari pusat yang dilakukan pada akhir tahun.

“Kalau di sisi APBD perubahan, memang ada alokasi dari pusat. Kita sudah bahas ini dan sudah dievaluasi, jadi kita tidak bisa melakukan penyesuaian terhadap pendapatan, ” pungkasnya.

Penulis : Koko
Editor : M Jay

Share
Don`t copy text!