MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menilai program penyediaan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan belum maksimal dilaksanakan.
Buktinya, kata dia, masih ada sekolah-sekolah di Samarinda yang minim perhatian pemerintah. Banyak sekolah yang kondisinya masih menumpang bangunan dengan sekolah lain hingga persoalan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar.
Padahal kata Puji, sejak lama pemerintah telah menggencarkan program Wajib Belajar 12 tahun. Namun faktanya, masih saja ada anak-anak yang terpaksa tak melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya ataupun mahalnya biaya sekolah.
Selain itu, Puji juga menyoroti terkait masih adanya oknum-oknum di sekolah yang mewajibkan untuk siswanya membeli buku. Padahal, kata dia, semua sekolah telah mendapatkan bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas). Akhirnya, kata dia, muncul kesan memaksa orangtua murid, tanpa melihat kondisi perekonomian keluarga.
“Saya belum melihat program dari Dinas Pendidikan mengenai ada bantuan atau
sekolah gratis. Seperti buku, masih saja ada buku yang harus dibeli, padahal itu pembiayaan Bosda dan Bosnas. Keluhan itu sering disampaikan masyarakat,” ujarnya baru-baru ini.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda telah merealisasikan program Probebaya, yang diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan tersebut. Khususnya kepada seluruh Ketua RT untuk mengajukan data warganya yang tidak mampu dan memiliki anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, sehingga nantinya dapat ditindaklanjuti pihak-pihak terkait.
“30 persen dari Probebaya itu untuk SDM, seharusnya pendidikan anak juga bisa masuk,” pungkasnya. (Adv/Koko/M Jay)
