Proyek DAS Ampal Balikpapan Dinilai Lamban, Mimi Meriami : Harusnya Ada Sanksi

MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Mimi Meriami menyoroti lambannya pengerjaan proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, Balikpapan.

Padahal, kata dia, proyek multiyears tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp 136 miliar. Namun faktanya, pekerjaan baru terealisasi sekitar 0,9 persen. Sedangkan target pekerjaan akhir tahun sampai Desember 2023 harus mencapai 32 persen.

Mimi menyebutkan, pembangunan proyek ini diorientasikan untuk penanggulangan banjir di kawasan aliran Sungai Ampal, mulai dari Kampung Timur, MT Haryono, Beller dan Kampung Damai, namun hasilnya ternyata masih jauh dari kata rampung.

“Saya turut prihatin ya, karena proyek itu dibiayai oleh APBD Kota Balikpapan, dan memang kewenangan dari pemerintah kota balikpapan,” ujarnya.

Kata Mimi, dirinya sebagai warga yang juga merupakan warga Kota Balikpapan, mengingkan agar proyek tersebut cepat selesai, karena sudah sangat banyak mengorbankan masyarakat sekitar, terutama yang berada di sekitar areal proyek.

“Masyarakat yang memiliki usaha seperti warung makan yang harus tutup, seharusnya ini juga dipikirkan oleh kontraktor, dan pada saat persetujuan kontrak kerja itu disepakati berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek,” katanya.

Dikatakannya, jika terjadi hal-hal yang berlarut-larut seperti sekarang ini seharusnya ada kompensasi dari kontraktor. Yakni uang kompensasi yang diberikan kepada pelaku usaha yang terdampak akibat proyek tersebut.

“Ini juga seharusnya menjadi perhatian pemerintah, jangan sampai proyek pemerintah lalu kemudian merugikan masyarakat. Masyarakat tentu mendukung program pembangunan pemerintah kota balikpapan tetapi tentu ada batas waktu yang disepakati dan tidak berlarut-larut,” katanya.

Mimi mengingatkan, kondisi proyek DAS Ampal masih jauh dari kata rampung, seharusnya ada sanksi sehingga kontraktor tidak terkesan main-main dalam pengerjaan proyek tersebut.

“Ini menjadi pelajaran bahwa seharusnya proyek pemerintah untuk memajukan kota dan mensejahterakan masyarakat bukan malah yang jadi korbannya masyarakat, dari segi perekonomian masyarakat pasti sangat berdampak, ” tutupnya. (Hk/M. Jay/Adv/DPRD Kaltim)

Share