MEDIABORNEO.NET, BALIKPAPAN – Guna mempercepat proses pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ada di Kaltim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim telah melaksanakan kegiatan Penguatan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA).
Kegiatan yang diikuti oleh PPMHA se-kabupaten/kota di Kaltim tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni sejak tanggal 22 hingga 24 Oktober 2023, di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.
Penguatan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) diikuti sebanyak 50 peserta yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup se-kabupaten/kota Kaltim, Bagian Hukum Setdaprov Kaltim dan perwakilan camat.
Narasumber yang dihadirkan, yaitu Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi, Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim dan Yayasan Bioma, serta Perkumpulan Padi.
Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi menjelaskan, dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk merefleksi tugas dan fungsi panitia PPMHA masing-masing serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam melakukan proses identifikasi, verifikasi dan validasi keberadaan MHA.
Menurut Anwar Sanusi, kegiatan ini juga tidak terlepas dari implementasi pelaksanaan Program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fun (FCPF-CF). Khususnya pada komponen tata kelola hutan dan lahan, melalui dukungan percepatan pengakuan masyarakat adat di Kaltim.
“Tentunya harapan kita supaya capaian fasilitasi percepatan pengakuan dan perlindungan MHA di Kaltim tersampaikan dari implementasi pelaksanaan FCPF-CF.
Termasuk informasi tentang tata cara identifikasi, verifikasi dan validasi dokumen MHA. Sekaligus meningkatkan pemahaman peserta PPMHA dalam memfasilitasi proses pengakuan dan perlindungan,” tandasnya. (Oen/Adv)
