MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono meminta Pemprov Kaltim untuk memperhatikan sarana dan prasarana sekolah-sekolah di Kaltim.
Menurut dia, beberapa bangunan sekolah SMA dan SMK di Kaltim berada di lokasi rawan bencana. Contohnya kata dia, SMA Negeri 3 Samarinda, yang beberapa ruangan kelasnya menjadi langganan banjir saat musim penghujan.
Akibatnya, proses belajar mengajar dipastikan akan terganggu.
“Dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang lokal kelas, khususnya di SMA dan SKM mohon jadi perhatian,” ujarnya saat menyampaikan interupsi di rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-45, yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Selasa kemarin (18/10/2022).
“Ada aspirasi yang disampaikan oleh pihak SMA 3, mereka membutuhkan ruang kelas, karena selama ini dari dampak banjir ketika hujan, mereka tidak bisa belajar. Sementara lahan sangat terbatas, yang bisa dilakukan hanya dengan meninggikan bangunan, ” sambungnya.
Dia melanjutkan, pihak sekolah sendiri sudah mengajukan usulan peningkatan bangunan dan telah mendapat rekomendasi di tahun 2023 mendatang.
“Mohon rekomendasi tersebut ditinjau ulang, apakah sudah masuk atau belum. Jangan sampai alokasi pembangunan, khususnya yang 20 persen ini tidak sampai. Ini lokasinya di dalam kota dan sangat membutuhkan, apalagi yang diluar kota, ” ujarnya.
Selain SMA Negeri 3 Samarinda, Sapto juga meminta Pemprov Kaltim untuk membangun ruang kelas di SMA Negeri 17 Samarinda Seberang.
“Di sekolah ini perlu ruang kelas, karena mereka akan kebingungan ketika sudah zonasi. Gedung dan kelas yang terbatas tapi jumlah siswa banyak. Akhirnya ketika penuh, mereka bingung apakah dia posisinya lari ke Samarinda Kota atau tetap di Samarinda Seberang. Mohon diperhatikan, ” katanya.
SMA Negeri 5 Balikpapan, lanjut Sapto, juga memerlukan perhatian untuk penambahan ruangan belajar. Termasuk dengan SMA Negeri 2 Tenggarong.
“Di SMA 5 Balikpapan ini membutuhkan ruang tambahan, yang ada sekarang ruangan labolatorium dijadikan ruang kelas. Juga SMA 12 Tenggarong. Jadi, pemenuhan itu jangan sepotong-sepotong, kalau misalnya tahun ini 2 sekolah ditambah, harus dilakukan sampai selesai, sehingga dia tidak bolak-balik ke situ lagi. Harusnya pemerataan minimal 50 persen, jangan 20 persen, ” tutupnya. (Adv/Koko/M Jay)
