MEDIABORNEO.NET, BALIKPAPAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim hadir sekaligus menjadi narasumber kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang digagas oleh Biro Kesra Setprov Kaltim, di Balikpapan, pada Senin (20/11/2023).
Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam IDM merupakan kegiatan yang dilaksanakan Biro Kesra dan tujuannya adalah untuk menjadi bahan kebijakan dalam pengentasan desa tertinggal di Kaltim.
Mewakili Kepala DPMPD Kaltim, Sekretaris DPMPD Kaltim, Eka Kurniati menjelaskan, bahwa DPMPD Kaltim diakui telah mampu menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dalam upaya mendorong peningkatan status Indeks Desa Membangun 841 desa se-Provinsi Kaltim.
“Kebijakan pengentasan desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal menunjukkan capaian baik. Target kita dalam RPJMD Kaltim 2019-2023 dapat meningkatkan status 150 desa, dari 518 desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal ini sudah jauh terlampaui. Sekarang PR kita hanya tersisa lima desa berstatus tertinggal,” paparnya.
Lebih lanjut, kata dia, lima desa yang masih berstatus tertinggal itulah yang perlu mendapat perhatian dan keterlibatan lintas sektor untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, jika terpenuhi, diharapkan akan menjadi faktor pengungkit Indeks Komposit Peningkatan IDM lima desa tersebut.
“Sejauh ini, DPMPD telah melakukan bedah skor IDM lima desa atau kampung tertinggal di Kaltim. Kemudian berkoordinasi lintas OPD, membagi habis peran dan mendorong peningkatan status IDM,” kata Eka. (Oen/Adv)
