MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah mendapatkan respons tegas dari anggota DPRD Samarinda, Samri Shaputra.
Ia menilai kebijakan tersebut justru akan menyulitkan perencanaan pembangunan kota, mengingat anggaran yang ada saat ini saja sudah dianggap tidak mencukupi.
“Kalau kita melihat kebutuhan kita, sebenarnya anggaran yang ada sekarang ini saja sudah tidak cukup. Apalagi kalau ada efisiensi, otomatis ada pengurangan di situ. Akhirnya, kita jadi kesulitan dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, efisiensi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat justru akan menghambat berbagai program pembangunan yang telah dirancang.
Selain menyoroti efisiensi anggaran, Samri juga menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Dia menilai program tersebut masih kontroversial, terutama dari segi efektivitas dan besaran anggaran yang mencapai Rp8 triliun.
“Sebenarnya mereka tidak perlu makan gratis, tapi perlu pendidikan gratis. Tidak sedikit biaya untuk MBG ini, mencapai Rp8 triliun. Saya lebih sepakat jika dialihkan ke pendidikan gratis atau program lain yang lebih langsung dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Samri juga mempertanyakan apakah anggaran yang dialokasikan untuk makan siang gratis benar-benar mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dengan estimasi biaya sekitar Rp10-15 ribu per porsi, ia khawatir kualitas gizi yang diberikan tidak optimal.
“Jangan sampai ini hanya sekadar program yang terlihat baik di permukaan, tetapi malah menjadi masalah di kemudian hari. Kalau pemerintah mau merevisi kebijakan ini, kami lebih setuju jika anggarannya dialihkan ke pendidikan gratis,” katanya.
Dengan anggaran yang besar, Samri menilai pendidikan gratis akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau anggaran ini dialihkan ke pendidikan gratis, dampaknya lebih terasa. Masyarakat bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik tanpa terbebani biaya besar,” tandasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
