MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Dua agenda penting dibahas dalam rapat Paripurna ke-5 DPRD Kaltim, yang dilaksanakan di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Selasa (31/1/2023).
Dua agenda tersebut adalah :
1. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota penjelasan 2 buah Ranperda Pemprov Kaltim tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penyampaian pendapat Gubernur Kaltim terhadap nota penjelasan 2 buah Ranperda DPRD Kaltim tentang Pengutamaan bahasa Indonesia, serta perlindungan bahasa dan sastra daerah. Kemudian mengenai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Dalam pandangan umum Fraksi atas 2 buah Ranperda terkait pengelolaan keuangan, pajak daerah serta retribusi daerah, mayoritas mengusulkan untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus).
Pembentukan Pansus dinilai penting untuk benar-benar memastikan bagaimana nantinya Ranperda tersebut bisa diterapkan, tentunya akan berimplikasi positif bagi daerah dan masyarakat Kaltim kedepan.
Ditemui usai memimpin rapat Paripurna, Seno Aji menyebut, usulan pembentukan Pansus Ranperda mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pajak daerah, serta retribusi daerah ini akan segera ditindaklanjuti.
“Dari seluruh Fraksi, banyak yang sepakat untuk membahas Ranperda ini melalui Pansus. Dengan pembahasan Pansus, maka pokok atau inti dari Ranperda ini bisa dibahas lebih konfrehensif dan bisa dilihat dari sudut pandang manapun. Tentunya usulan ini akan kami diskusikan di tingkat pimpinan. Jika memang diperlukan untuk membentuk Pansus, maka akan kita bentuk, ” katanya.
Dikatakan Seno Aji, keputusan mengenai pembentukan Pansus akan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Kaltim berikutnya.
“Paripurna berikutnya akan kita putuskan, apakah dibahas di Pansus atau dikembalikan ke Komisi yang membidangi, ” tandasnya. (Adv/Oen/M Jay)
