MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono hadir pada acara pertemuan tahunan Bank Indonesia yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Kaltim, di Aula Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Rabu malam (29/11/2023).
Pertemuan tahunan Bank Indonesia ini mengangkat tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional”.
Pada acara ini juga ikut disampaikan arahan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Hendik Sudaryanto dalam sambutannya menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Kaltim di triwulan III 2023 sebesar 5,29 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ekonomi Kaltim baik. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2023 bisa mencapai 5 hingga 6 persen. Namun inflasi akibat naiknya harga pangan pada bulan Desember 2023 dan sepanjang tahun 2024, perlu diwaspadai.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono meminta seluruh stakeholder tidak lengah, terutama dalam menjaga inflasi yang ditargetkan.
“Dari pertumbuhan ekonomi sudah kelihatan 5,29 persen, tapi kita tidak boleh lengah. Tahun depan ini kita belum tahu. Karena bulan Desember nanti akan terlihat permasalahannya. Bagaimana dengan inflansi yang ditargetkan bisa tercapai. Harus menjaga sampai itu,” ujarnya ditemui usai acara.
Hal yang paling penting menurutnya, ialah perlunya dilakukan pendetailan ulang data. Sebagaimana disampaikan oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik beberapa waktu lalu. Bahwa Kaltim harus memulai big data yang seharusnya mewakili seluruh Kalimantan Timur dengan sistem SJJ dan lain sebagainya.
“Sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana ketimpangan tingkat kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Pemprov harus punya data secara mandiri walaupun ada data pembanding dari BPS. Disitu yang harus kita pikirkan. Kita mengentaskan stunting, kita harus tau bagaimana sebaran masyarakat kita, bayi kita, angka kelahiran,” katanya.
Dia memastikan, DPRD Kaltim selalu siap untuk bersinergi. Lantaran sudah menjadi PR bersama dan sinergitas antara kabupaten/kota dengan provinsi memang sangat diperlukan, menurutnya. Bagaimana mengatasi stunting, bagaimana posyandu itu terstruktur dengan baik masuk di dalam bidang Kesehatan. Ketika kita fasilitasi, kita juga harus maksimalkan.
“Artinya pendataan itu harus berawal dari sistem itu dulu. Intinya kembali ke pendataan, pembenahan birokrasinya yang penting,” imbuhnya. (Hk/M.jay/Adv/DPRD Kaltim)
