MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda Novi Marinda Putri mempertanyakan janji Wali Kota Samarinda dan Wakil Wali Kota Samarinda Andi Harun-Rusmadi Wongso mengenai 1.000 UMKM baru di Samarinda.
Karena menuru dia, beberapa kali terjadi penertiban pedagang yang merupakan UMKM kecil oleh Pemkot Samarinda, tanpa ada relokasi yang jelas.
Dikatakannya, sudah berulang-ulang kali pula, pihaknya menerima aduan dan keluhan dari sejumlah PKL. Banyak beberapa diantaranya hingga melakukan pertemuan dengan pihak PKL dan Pemkot Samarinda di gedung DPRD Samarinda untuk sama-sama mencari solusi.
Masyarakat Samarinda, kata Novi Marinda Putri, tidak semua berasal dari pekerja. Bahkan banyak juga masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari berjualan sebagai PKL, lantaran sulitnya mencari lapangan pekerjaan.
“Sebenarnya PKL itu harusnya kita carikan tempat yang nyaman berjualan. Jadi UMKM tetap bisa jalan, jangan sampai hanya memikirkan di satu sisi. Apalagi janji Wali Kota ada 1.000 UMKM, ” ujarnya.
Novi Marinda Putri mengaku khawatir, jika PKL tidak dibina, maka UMKM akan terpinggirkan. Akibatnya kata dia, dipastikan akan berdampak pada penurunan ekonomi.
“Kalau sampai UMKM tidak jalan, kan kasian. Kacau jadinya perekonomian, ” katanya.
Dikatakan Novi, sebenarnya Pemkot Samarinda memiliki sejumlah aset lahan yang bisa dijadikan tempat untuk merelokasi sejumlah PKL dan UMKM. Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemkot untuk dapat menggunakan lahan tersebut bagi PKL dan UMKM berjualan, tentunya dengan ditata lebih baik lagi, sehingga nyaman dipandang mata dan tidak mengganggu kenyamanan.
“Perekonomian harus bergerak, UMKM harus bergerak. Pemkot masih punya aset banyak tempat. Jadi, bagaiman acaranya mengelola aset-aset itu agar bisa menjadi tempatnya PKL untuk berjualan. Ditata dengan bagus, sehingga orang-orang pasti akan datang, ” tutupnya. (Adv/Koko)
